gemakeadilan.com - Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Semarang Raya menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Senin (15/6/2026). Aksi yang dimulai sejak pukul 10.00 WIB tersebut membawa sejumlah tuntutan yang dirangkum dalam agenda bertajuk “PANTURA” (Panca Tuntutan Rakyat) sebagai bentuk kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah pusat yang dinilai semakin membebani masyarakat
Aliansi yang terdiri atas mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, seperti Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Negeri Semarang (Unnes), Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), serta sejumlah organisasi kemahasiswaan seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), serta gabungan elemen masyarakat lainnya memadati kawasan Jalan Pahlawan. Mereka menilai pemerintah perlu segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan ekonomi, penegakan hukum, hingga konflik agraria yang terus menjadi sorotan publik.
Dalam aksi tersebut, massa membawa sembilan tuntutan utama. Tuntutan tersebut meliputi penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) serta pengalihan anggarannya untuk kebutuhan pokok masyarakat. Selain itu, mahasiswa juga menuntut reformasi menyeluruh terhadap institusi TNI dan Polri, penguatan nilai tukar rupiah, penurunan harga obat-obatan, percepatan audit dan transparansi pengelolaan Danantara, serta penyelesaian konflik agraria yang dinilai merugikan masyarakat.
Massa juga mendesak pemerintah untuk mengembalikan hak atas tanah kepada petani, menghentikan proyek strategis nasional (PSN) yang dianggap merugikan masyarakat, memangkas tunjangan pejabat hingga 20%, merealisasikan penciptaan 19 juta lapangan pekerjaan, serta menarik aparat keamanan dari kawasan proyek strategis nasional.
Aksi tersebut dilatarbelakangi oleh akumulasi ketidakpuasan dan kekecewaan masyarakat terhadap kemerosotan kondisi ekonomi negara dan pelemahan penegakan hukum. Massa juga menyoroti persoalan pelemahan kualitas demokrasi, meningkatnya keterlibatan aparat keamanan di ruang sipil, serta pengelolaan anggaran negara yang dinilai kurang transparan. Berbagai kebijakan yang dicanangkan pemerintah dinilai belum mampu menjawab kebutuhan rakyat dan justru malah menambah beban ekonomi masyarakat.
Memasuki sore hari, sekitar pukul 15.30 hingga 16.30 WIB, kawasan Jalan Pahlawan dipenuhi ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Semarang serta gabungan elemen masyarakat yang turut hadir menyuarakan. Massa membentangkan berbagai spanduk bertuliskan “Reformasi Mati” dan “Saatnya Reformasi”. Orasi serta aksi teatrikal dilakukan sebagai simbol kritik terhadap kondisi sosial dan politik saat ini. Ban bekas dan boneka jelangkung yang digantung di pagar kantor gubernur turut dibakar sebagai simbol matinya keadilan di Indonesia.
Situasi mulai memanas ketika aparat kepolisian berupaya memadamkan api dari pembakaran ban oleh massa menggunakan Water Cannon. Tindakan tersebut mendapat penolakan dari sebagian peserta aksi sehingga memicu ketegangan di sekitar pagar kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah. Ketegangan semakin meningkat lantaran hingga sore hari tidak ada satu pun perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun DPRD Jawa Tengah yang menemui massa untuk melakukan audiensi.
Masuk pukul 18.00 WIB, massa mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Semarang Raya secara bertahap membubarkan diri setelah menyelesaikan rangkaian aksi. Namun, situasi di sekitar Jalan Pahlawan belum sepenuhnya kondusif. Sejumlah elemen masyarakat yang tidak mengenakan identitas organisasi maupun atribut kemahasiswaan tetap bertahan di lokasi dan kemudian melakukan blokade jalan dengan berbaring di badan jalan sembari kembali membakar ban dan membentangkan spanduk bertuliskan “Negara Sedang Kritis, Ayo Jangan Apatis”.
Menjelang malam, aparat kepolisian mengambil langkah pembubaran terhadap kelompok massa yang masih bertahan dengan mengerahkan kendaraan taktis RAISA dan Armoured Water Cannon (AWC). Penyemprotan air dilakukan untuk memadamkan sisa pembakaran ban sekaligus mendorong massa menjauh dari gerbang Kantor Gubernur Jawa Tengah karena arus lalu lintas di kawasan tersebut lumpuh untuk sementara waktu. Setelah proses pembubaran selesai, arus lalu lintas di Jalan Pahlawan kembali dibuka dan situasi di sekitar lokasi berangsur kondusif.
Aksi demonstrasi ini menjadi salah satu bentuk penyampaian aspirasi mahasiswa terhadap berbagai persoalan nasional yang mereka nilai memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Hingga aksi berakhir tuntutan mahasiswa belum mendapat tanggapan langsung dari pihak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun DPRD Jawa Tengah.
Reporter : Gola Arpanji, Amellia Rachmayanti, Azarine Naila, Ibrena Maria, Ryan Rafael, Nabila Abhista
Penulis : Nabila Abhista
Penyunting : Amellia Rachmayanti
Foto : Dokumentasi Pribadi Reporter