img-post

gemakeadilan.com- Persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap dua mahasiswa Universitas Diponegoro dan Universitas Dian Nuswantoro kembali dilakukan di Pengadilan Negeri Semarang pada Kamis (22/04). Persidangan yang dilakukan hari ini merupakan sidang terhadap dua dari empat mahasiswa lain yang

dijerat hukum saat mengikuti aksi mahasiswa tolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah pada Oktober tahun lalu setelah dua mahasiswa lain telah menjalani sidang dengan agenda yang sama pada Selasa (20/04). Hasil dari persidangan tersebut adalah jaksa memberikan tuntutan 3 bulan pidana penjara kepada dua mahasiswa tersebut. 

Dua Mahasiswa berinisial IHA dan MAM yang berasal dari Undip dan Udinus tersebut diberikan dakwaan melakukan “Penghancuran atau Pengerusakan Barang” karena diduga melakukan pengerusakan terhadap inventaris milik DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Atas diadakannya persidangan tersebut, aksi solidaritas mahasiswa se-Semarang pun kembali dilakukan. Aksi kolektif mahasiswa tersebut hadir untuk menolak kriminalisasi terhadap rekan-rekan mereka dan menolak adanya pembungkaman akan demokrasi. 

Saat pelaksanaan aksi, pihak aparat tidak mengizinkan massa mahasiswa untuk masuk ke dalam daerah pengadilan dengan alasan protokol kesehatan, termasuk beberapa rekan pers juga tidak diperbolehkan masuk untuk meliput. Oleh karenanya, para mahasiswa akhirnya melakukan aksi propaganda berupa penaburan bunga di depan wilayah pengadilan sebagai simbol telah matinya keadilan dan telah terjadinya pembungkaman terhadap demokrasi. 

Chory Firdaus selaku Ketua BEM Undip dan perwakilan dari massa aksi mengatakan bahwa kriminalisasi empat mahasiswa tersebut jelas telah melanggar amanah konstitusi dan UU No 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum serta Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.  

“Telah terjadi pelanggaran terhadap hak konstitutisional warga negara sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwasanya setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat dan UU No.9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.”

“Pun, terdapat tindakan-tindakan represif yang dilakukan pihak aparat kepolisian yang melanggat Pasal 23 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum. Persidangan juga, yang seharusnya menjadi tempat untuk mencari keadilan dijakankan dengan subjektif dan penuh kecacatan,” lanjut Chory. 

Berangkat dari hal tersebut, Chory menyatakan bahwa mahasiswa sepakat mengecam penangkapan secara sporadis tanpa adanya indikator yang jelas. Mahasiswa juga mengaharapkan adanya sikap netral dan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan rasa keadilan yang ada di masyarakat sekaligus mempertimbangkan inkonsistensi saksi-saksi dari JPU yang mencabut keterangannya dari BAP.

“Empat mahasiswa tersebut adalah korban dan aksi solidaritas yang hari ini dilakukan sebagai bentuk pengawalan dan bentuk penyebaran kepada khalayak bahwa perlu adanya upaya untuk terus bergerak melawan segala bentuk ketidakadilan yang dilakukan negara,” tutup Chory selaku Ketua BEM Undip sekaligus perwakilan dari massa aksi.


Penulis 

Bima Ginting & Brian Nando