img-post

gemakeadilan.com – Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (IKAFH UNDIP) mengadakan webinar bertajuk “Quo Vadis Undang Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi” pada Minggu (28/11) yang diselenggarakan melalui Zoom serta disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube IKAFH UNDIP Official. Webinar ini dinarasumberi oleh beberapa pakar hukum dan guru besar serta keynote speaker yaitu R. Benny Riyanto selaku Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI).

 

Diskusi tersebut membahas mengenai empat persoalan mendasar. Persoalan yang pertama ialah mengenai format susunan peraturan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang menggunakan teknik Omnibus Law, dimana pada diskusi ini para narasumber yang ada sependapat bahwa harus dilakukan proses insersi metode Omnibus Law ke dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No.12/2011). Kedua, ialah menyoal pembentukan UU Cipta Kerja yang bertentangan dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga dalam hal ini memang dibutuhkan pembahasan lebih lanjut.

 

Persoalan yang ketiga ialah terkait dengan adanya perubahan terhadap muatan pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden, dimana Mahkamah Konstitusi (MK) menyebutkan memang ada beberapa undang-undang yang ketika disidangkan dalam Rapat Paripurna DPR berbeda dengan apa yang diundangkan, sehingga dalam ini UU Cipta Kerja membutuhkan pembahasan serta perbaikan lebih lanjut. Persoalan yang terakhir, ialah mengenai masa tangguh dua tahun perbaikan yang diberikan oleh MK dalam putusan terkait dengan UU Ciptaker.

 

Mengenai persoalan terakhir, terdapat dua pendapat mendasar dari diskusi tersebut yang mana pendapat pertama menyatakan bahwa seluruh UU Ciptaker termasuk pelaksanaannya harus dibekukan atau tidak boleh dilaksanakan karena keseleruhannya merupakan kebijakan tindakan strategis yang berdampak luas. Hal ini berarti mau tidak mau pelaksanaan UU Ciptaker harus ditangguhkan sampai adanya perbaikan. Sementara pendapat kedua bersifat lebih moderat, yang mana dalam hal yang dianggap tidak strategis dan luas atau bersifat tafsiran, dapat diserahkan kepada pemerintah dengan produk hukum, misalnya berupa surat edaran yang dapat menjadi jalan tengah agar tidak ada kekosongan hukum. Pendapat ini muncul dari pemahaman apabila terdapat kekosongan hukum akan berakibat pada kekacauan yang luar biasa.

 

Beberapa hal yang perlu digarisbawahi dari diskusi dalam webinar ini yaitu bahwasanya tidak cukup mengubah UU No. 12/2011 untuk mengatasi persoalan-persoalan sebagaimana telah dijabarkan tetapi juga perlu memperlihatkan serta memperbaiki ruang lingkup Omnibus Law itu sendiri. Hal ini dapat direalisasikan dengan tidak membuat Peraturan Pemerintah (PP) yang baru dan bersifat strategis serta berdampak luas. Hal penting lainnya adalah perlu adanya kearifan dari institusi yang terkait, baik Presiden maupun DPR untuk merespon putusan MK dengan mengingat jangan terjadi kekosongan kebijakan. Sebagaimana yang disampaikan Victor Santoso Tandiasa selaku kuasa hukum pemohon judicial review, “Jangan sampai nanti ada judicial review yang kedua, karena tidak firm perbaikannya baik dari UU Ciptaker ataupun jika dimungkinkan adanya perbaikan dari Undang Undang 12 Tahun 2011.”

 

Penulis: Dwi Puspita Sari

Editor: Adri Siregar