gemakeadilan.com – Ratusan mahasiswa dan buruh yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah pada Kamis (08/09). Aksi tersebut terpantau mulai terlihat di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah sekitar pukul 15.00 WIB hingga berakhir sekitar pukul 17.30 WIB. Aksi tersebut digelar dengan menggagas empat poin tuntutan utama, yakni tolak kenaikan harga BBM, berantas mafia migas dan tambang, tunda pengesahan RKUHP dan perbaiki pasal-pasal bermasalah, serta tuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM.
Aksi dimulai dengan orasi yang disampaikan secara bergantian oleh berbagai pihak. Dalam orasinya, Ichwan selaku Ketua BEM Universitas Diponegoro menjelaskan bahwa alasan dinaikkannya BBM oleh pemerintah ialah keliru. Menurutnya, kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terbesar bukanlah datang dari subsidi BBM, melainkan dari maraknya praktik korupsi dan membengkaknya anggaran belanja negara.
“Mereka
mengatakan kebocoran APBN terbesar ialah dari subsidi BBM, tapi nyatanya masih
banyak koruptor di Indonesia,” tutur Ichwan. “DPR menganggarkan gorden sebesar
900 juta rupiah, anggaran terbesar bocor dari anggaran belanja negara. Staf
khusus milenial digaji per tahun 700 juta, silahkan teman-teman hitung sendiri,”
tambahnya.
Selain
menyoroti isu kenaikan BBM, aksi juga menyoroti berbagai kasus lain. Bima
selaku Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi turut menyoalkan perihal keputusan
pemerintah membangun proyek ibukota negara (IKN) yang dinilai kontraproduktif
atas janji perlindungan masyarakat hukum adat. Menurutnya, ditempatkannya IKN
di Kalimantan justru menjadi penegas bahwa pemerintah sejatinya tidak memiliki
itikad baik dalam melindungi budaya dan masyarakat adat tersebut.
“RUU
Masyarakat Hukum Adat berhenti pembahasannya sejak 2020, sedangkan hari ini
kita berkeinginan membuat ibukota baru di tanah Kalimantan. Katanya ingin
melindungi masyarakat adat melalui UU MHA, tapi malah buat IKN di Kalimantan.
Pertanyaanya, apakah di Kalimantan tidak banyak sengketa tanah adat? Pasti
banyak,” tuturnya.
Aksi
berjalan lancar hingga sekitar pukul 16.00 WIB. Saat massa aksi berusaha masuk
ke Kantor Gubernur, terdapat perpecahan dalam internal massa. Selepas mendapat
penolakan untuk masuk ke Kantor Gubernur, Korlap Aksi memutuskan untuk
melakukan agenda pembacaan tuntutan dan penyegelan di depan gerbang kantor,
akan tetapi sebagian massa merasa kecewa dengan keputusan Korlap sehingga
sempat terjadi kericuhan sampai akhirnya massa aksi bubar dengan sendirinya.
Berkenaan dengan hal tersebut, Arif selaku agitator aksi memberikan klarifikasi
bahwa hal tersebut disebabkan karena miskomunikasi antar massa belaka. Selain
itu, Arif juga menambahkan bahwa akan ada aksi lagi mengingat agenda dan
persoalan belum tuntas diselesaikan.
“Miskomunikasi
di lapangan tadi sudah selesai. Tadi teman-teman yang belum menerima hasil konsol
kemarin sudah dikondisikan dan dapat dimaklumkan, namun kami juga menghargai
sikap mereka untuk menarik diri,” ucapnya. “Untuk selanjutnya tentu akan ada
aksi lagi mengingat persoalan belum selesai tapi memang kami perlu melakukan
evaluasi terlebih dahulu dan menskemakan agar gerakan kami bisa efektif
sehingga tidak membuang-buang waktu dan tenaga,” tutupnya.
Penulis:
Muhammad Ridho
Editor:
Vanya Jasmine
Sumber
Gambar: Dokumentasi Pribadi Penulis