Latest News

PSBB Yes, Lockdown No: Mengenal Perbedaan Lockdown dan PSBB Di Indonesia

admingk 2020-09-16 21:20:03 Investigasi

Sejak bulan lalu hingga saat ini di sosial media sedang ramai-ramainya membahas Corona. Corona merupakan penyakit yang menjangkit sistem pernafasan yang disebabkan oleh Virus Corona atau dalam bahasa latinnya disebut severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-coV-2). Virus ini pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019 yang dengan cepat menyebar ke berbagai negara di dunia, hingga pada 11 Maret 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Penyebaran virus Corona yang semakin cepat membuat sejumlah negara melakukan lockdown. Berbeda dengan negara lain, berdasarkan regulasi di Indonesia tidak dikenal istilah lockdown. Mengacu pada penjelasan Presiden Joko Widodo, lockdown mengharuskan sebuah wilayah menutup akses masuk maupun keluar wilayah sepenuhnya. Kendati demikian, definisi lockdown sebenarnya masih belum begitu jelas dan belum disepakati secara global. Oxford University Press juga mengartikan lockdown adalah perintah resmi yang dikeluarkan untuk mengendalikan pergerakan orang-orang atau pun kendaraan yang berada di dalam wilayah dan situasi berbahaya. Di Indonesia istilah yang mendekati makna dari lockdown adalah karantina wilayah. Karantina wilayah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaa  Kesehatan . Menurut Dosen Hukum Tata Negara FH Undip, Diastama Anggita Ramadhan, “Dari segi konsep antara lockdown dengan karantina wilayah sebenarnya sama, tidak ada perbedaan antara lockdown dengan karantina wilayah hanya saja jika kita menggunakan bahasa hukum yang berlaku di Indonesia lockdown tidak diartikan secara harafiah bahwa seseorang tidak boleh pergi kemanapun.” Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 kekarantinaan kesehatan merupakan upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat sedangkan arti dari karantina wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Meningkatnya penyebaran Virus Corona di Indonesia membuat berbagai kalangan masyarakat mendorong agar pemerintah pusat segera melakukan penanggulangan secara nasional sebagai respon penyebaran Virus Corona yang makin meningkat, sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa negara yang lebih dulu terjangkit virus ini. Permasalahan tersebut mengakibatkan ada kebijakan pemerintah daerah yang tidak singkron dengan pemerintah pusat dalam penanganan COVID-19. Mereka melakukan karantina wilayah yang semestinya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Menurut Diastama, “Terdapat kekacauan antara hubungan pusat dengan daerah, bukan kekacauan yang terjadi di masyarakat melainkan antara hubungan provinsi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota dengan provinsi. Hal ini karena memang tidak ada hukum yang menyatakan bahwa hubungan antar pusat dan daerah telah diatur dalam kondisi hukum tata negara darurat, tidak ada hukum yang spesifik untuk pemerintahan pusat mengambil alih secara keseluruhannya. Terlebih dengan otonomi yang dimiliki daerah. Jadi, tidak salah ketika kepala daerah berimprovisasi dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan tertentu untuk mencegah penyebaran pandemik ini.” Alhasil langkah yang diambil pemerintah pusat ialah, menetapkan keadaan  darurat sipil yang  dipadukan dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Penerapan PSBB sendiri telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditandatangani Jokowi pada 31 Maret 2020. Sementara itu, pengaruran lebih lanjut serta syarat-syarat mengenai PSBB dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditandatangani oleh Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto. Lantas timbulah pertanyaan kenapa pemerintah lebih memilih PSBB daripada karantina wilayah. Darurat sipil secara hukum diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya yang ditandatangani dan ditetapkan oleh Presiden Soekarno. Darurat sipil adalah keadaan, terjadi manakala alat-alat perlengkapan negara dikhawatirkan tidak dapat mengatasi kondisi keamanan atau ketertiban hukum di sebagian atau seluruh wilayah Indoensia. Kondisi itu terjadi apabila negara terancam pemberontakan, kerusuhan, bencana alam, perang, dikhawatirkan perkosaan wilayah, atau negara dalam bahaya. Berbeda dengan karantina wilayah, pada darurat sipil kebutuhan warga tidak ditanggung oleh pemerintah. Sesuai dengan kondisi atau penerapannya dalam darurat sipil penguasa berhak mengadakan peraturan untuk membatasi kegiatan dan membatasi orang berada di luar rumah. Oleh sebab itu, pemerintah lebih memilih Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketimbang karantina wilayah atau lockdown. Pemerintah menjadikan PSBB sebagai mitigasi faktor risiko di wilayah tertentu pada saat terjadi kedaruratan kesehatan masyarakat. Kebijakan ini merujuk pada UU No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan yang penetapannya akan dikoordinasikan antara Menteri Kesehatan, Gugus Tugas COVID-19, dan juga kepala daerah. PSBB dilakukan atas dasar pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Selain itu, alasan dipilihnya PSBB karena dapat memberi kesempatan masyarakat beraktivitas di luar rumah dan memungkinkan ekonomi pergerakan masyarakat tetap berjalan normal. Status PSBB dalam masa wabah Corona diambil pemerintah juga dengan berkaca pada situasi lockdown di India. Pemerintah menilai kurangnya persiapan sebelum menetapkan lockdown di India menyebabkan masyarakat di sana menderita dan pemerintah Indonesia tidak ingin hal seperti ini terjadi. Lagipula, tidak semua daerah bisa mengajukan pemberlakuan PSBB karena ada syarat-syarat tertentu bagi sebuah daerah jika ingin mengimplementasikan kebijakan PSBB di wilayahnya. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200327161721-20-487625/lockdown- daerah-simbol-karut-marut-penanganan-corona https://news.detik.com/berita/d-4959760/ini-beda-karantina-wilayah-vs-darurat-sipil/3 https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e82d5ccee02c/apakah-i- lockdown-i-merupakan-pelanggaran-ham-/ http://manadopost.id/read/2020/03/23/PENANGGULANGAN-VIRUS-COVID-19- ANTARA-HAK-DAN-KEWAJIBAN/66910 Kerina Chustafia & Erina Ananda