Latest News

Ketidaksingkronan Regulasi Larangan Mudik antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah

admingk 2020-12-29 16:09:28 Opini

gemakeadilan.com--Pada tanggal 21 April 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan larangan mudik bagi masyarakat sehubungan dengan pandemi global Covid-19 yang mewabah secara masif di Indonesia. Larangan mudik ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2020. Sebelumnya, pemerintah juga memberlakukan kebijakan serupa bagi ASN, TNI/Polri dan pejabat pemerintahan yang lain. Langkah ini diambil sebagai salah satu cara untuk menghentikan penyebaran pandemi virus Covid-19.

Himbauan larangan mudik disampaikan Presiden Joko Widodo setelah melakukan rapat terbatas di hari yang sama. Dalam rapat tersebut Kementrian Perhubungan menyampaikan hasil survey yang berisi bahwa 24 persen warga masih bersikeras untuk mudik. Dikutip dari portal berita CNN, larangan mudik tersebut berlaku untuk wilayah Jabodetabek, wilayah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan zona merah penularan Covid-19.

Larangan mudik bagi masyarakat ini cukup terlambat, karena sebagian besar masyarakat sudah mudik dari daerah rantau bahkan sebelum larangan tersebut dikeluarkan. Larangan tersebut baru berlaku setelah tiga hari sejak diumumkan, menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan mudik pada rentang waktu tersebut. Jika, masyarakat nekat melakukan mudik, maka akan menimbulkan banyak dampak salah satunya adalah peningkatan penularan Covid-19 yang mungkin dibawa oleh pemudik. Di samping itu, kita juga harus melihat alasan sebagian masyarakat memilih untuk mudik. Beberapa alasan tersebut diantranya perasaan lebih aman jika berada di kampung halaman, alasan ekonomi karena mereka diberhentikan dari pekerjaan atau tidak ada penghasilan dan sudah tidak mempunyai tempat tinggal di daerah rantau serta harapan keluarga untuk pulang ke daerah asal.

Larangan mudik tersebut akan efektif apabila masyarakat patuh dan disiplin. Namun, pada kenyataannya masih ada masyarakat yang nekat mudik. Oleh karena itu, pemerintah perlu menindak tegas masyarakat yang tidak patuh dan disiplin. Salah satunya adalah dengan memberikan sanksi tegas kepada masyarakat yang melanggar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan sanksi yang paling ringan adalah  dikembalikannya kendaraan tersebut untuk tidak melanjutkan mudik, sedangkan sanksi paling berat adalah kurungan penjara paling lama satu tahun dan/atau denda maksimal Rp 100 juta.

Selain pemberian sanksi, pemerintah juga mengeluarkan peraturan untuk mendisiplinkan penggunaan transportasi berkaitan dengan larangan mudik tersebut. Kementerian Perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Peraturan ini mengatur tentang penggunaan transportasi darat, laut dan udara. Khususnya mengenai kendaraan pribadi dan angkutan umum serta pengecualian terhadap beberapa penggunaan transportasi. Peraturan tersebut dikeluarkan sebagai tindak lanjut larangan mudik dalam rangka pencegahan Covid-19. Daripada itu, selain mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan larangan mudik, pemerintah juga harus mengawasi angkutan ilegal yang mungkin beroperasi selama mudik. Tidak bisa dipungkiri bahwa sifat tidak disiplin masyarakat masih ada dan beberapa oknum memanfaatkan kondisi tersebut untuk kepentingan mereka. Oleh karena itu, diperlukan sikap tegas serta pengawasan yang ketat dari pemerintah agar angkutan ilegal tidak dapat beroperasi.

Demi mensukseskan larangan mudik beserta peraturan-peraturan tersebut memperlukan komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat serta partisipasi masing-masing pihak. Partisipasi masyarakat seperti melakukan sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah menjadi salah satu kunci untuk mendisiplinkan serta membuat efektif larangan mudik dan peraturan yang menyertainya. Berdasarkan hal ini pemerintah harus lebih memperhatikan segala peraturan atau kebijakan yang dibuat agar tidak saling tumpang tindih dan membuat bingung masyarakat. Tumpang tindih peraturan ini bisa kita lihat dalam Peraturan Menteri Kesehatan dan Menteri Perhubungan mengenai ojek online. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang PSBB menyebutkan ojek online hanya boleh mengangkut barang, sedangkan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 tahun 2020 menyatakan bahwa ojek online dapat mengangkut penumpang dengan memenuhi protokol kesehatan. Dari kasus tersebut, bisa dikatakan bahwasanya antar lembaga pemerintah masih memiliki tingkat koordinasi yang cukup rendah, seharusnya dalam mengeluarkan peraturan mengenai ketentuan yang sama dapat dibahas atau di diskusikan bersama antar lembaga pemeritah sehingga tidak menimbulkan peraturan yang saling tumpang tindih.

Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan beberapa dari masyarakat yang tetap tinggal di daerah rantau sudah tidak bekerja atau mereka sudah ter-PHK yang menyebabkan berkurangnya penghasilan sehingga mereka sulit untuk membeli kebutuhan pokok. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam pendistribusian bantuan sosial yang berupa kebutuhan pokok ataupun uang tunai harus tepat sasaran. Pemerintah harus dapat menindak oknum yang menggelapkan bantuan sosial tersebut atau yang memanipulasi data penerima sehingga pendistribusian tidak tepat sasaran.

Berkaitan dengan hal ini, pemerintah perlu memberikan pengawasan terhadap pemberian batuan sosial tersebut khususnya di tingkat RT dan RW. Dikarenakan apabila tidak diawasi dikhawatirkan pemberian batuan sosial itu tidak tepat sasaran karena tidak menutup kemungkinan ada oknum yang tidak jujur atau melakukan kesalahan pada pencatatan yang menyebabkan masalah lainnya seperti kelaparan atau kriminalitas. Selain itu, kesadaran masyarakat untuk tidak egois di situasi seperti ini sangat dibutuhka sehingga masyarakat yang kurang mampu mendapatkan haknya dan terhindar dari kelaparan. Apalagi masih banyak keluarga kurang mampu yang tidak terjangkau oleh pemerintah, diharapkan agar masyarakat sekitar yang menemui kondisi seperti itu dapat memberikan informasi tersebut kepada pemerintah atau pihak lain untuk diberikan bantuan.

Selain itu, dengan adanya pengawasan dari pemerintah dalam pendistribusian bantuan sosial serta adanya kesadaran masyarakat untuk tidak egois atau mementingkan kepentingannya sendiri dapat meminimalisir terjadinya kejahatan. Tindak kejahatan atau kriminalitas dapat terjadi apabila masyarakat yang masih menetap atau tidak mudik karena larangan tersebut dan beberapa dari mereka tidak bekerja dan berpenghasilan karena keadaan terdesak kemudian melakukan tindak kriminalitas seperti pencurian.

Dari dampak larangan mudik tersebut dapat dikatakan perlunya membangun iklim komunikasi antara masyarakat dan pemerintah sehingga instruksi larangan mudik tersebut dapat secara efektif diterapkan dan dapat mencegah penularan Covid-19. Pemerintah perlu bertindak tegas untuk menciptakan sikap disiplin dari masyarakat itu sendiri serta juga perlunya peran masyarakat dalam melancarkan himbauan larangan mudik tersebut dimana masyarakat dituntut untuk tidak egois atau mementingkan kepentingannya sendiri. Dengan demikian, kesadaran tersebut masyarakat akan mampu meminimalisir terjadinya kriminalitas serta bahaya kelaparan yang ada di wilayahnya. Jika masyarakat disiplin dan patuh pada himbauan pemerintah mengenai larangan mudik, bukan tidak mungkin angka kasus Covid-19 di Indonesia menurun dan dapat memulihkan keadaan seperti sedia kala.

 

Anggi Alawiyah

Redaksi

Sumber gambar: Galeri https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Berkas:Mudik1.JPG&filetimestamp=20080928231525&