img-post

gemakeadilan.com - Demokrasi, sebuah kata yang tidak asing bagi negeri ini, bukan? Demokrasi telah menjadi era dimana kebebasan berpendapat merupakan hal yang lumrah bagi masyarakat. Masyarakat secara bebas dapat menyuarakan aspirasinya maupun mengkritik tentang suatu kebijakan yang dianggap tidak sesuai. Kebebasan berpendapat yang secara eksplisit telah diatur didalam undang-undang menjadikan masyarakat memiliki hak secara legal dalam menyampaikan pendapatnya, namun kebebasan berpendapat yang dimaksud bukan berarti bebas tanpa aturan, kebebasan berpendapat haruslah dengan cara mengkritik sesuai dengan koridornya dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun kenyataanya, walaupun kebebasan berpendapat telah memiliki jaminan dengan adanya aturan yang termaktub, akan tetapi dari survei yang dilakukan oleh Lembaga Politik Indonesia bahwa 62,9 persen masyarakat takut untuk berpendapat. Belum lagi, munculnya kontroversi yang baru-baru ini dibicarakan, yaitu timbulnya pasal yang mengatur mengenai delik penghinaan terhadap presiden dalam RKUHP.

Pasal yang mengatur delik penghinaan terhadap presiden ini, mulanya pernah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006. Namun, pasal ini dihidupkan kembali dan terdapat di dalam draf RKUHP, tentunya hal tersebut menjadi sebuah kecurigaan dan tanda tanya, mengapa pasal yang telah dicabut kemudian kembali dihidupkan? Di dalam pasal yang telah dicabut tersebut adalah delik biasa sedangkan pasal yang tercantum dalam RKUHP yang sekarang terdapat delik aduan, yang hanya orang yang bersangkutan yang dapat melaporkan. Artinya, hanya presiden lah yang berhak melaporkan apabila mendapat penghinaan dari orang lain yang mencederai harkat dan martabatnya. Namun yang jadi permasalahan di sini, apakah dengan kembali hidupnya pasal tersebut, akan berpengaruh terhadap kebebasan berpendapat pada masyarakat di negeri demokrasi ini?  

Mahasiswa hukum Universitas Diponegoro (Undip), Angelia Putri Arti berpendapat bahwa apabila presiden dilihat sebagai pejabat negara tidak bisa dilindungi secara khusus, karena pada dasarnya Indonesia menganut sistem  equality before the law, artinya semua dianggap sama dihadapan hukum, dan penghinaan secara nomenclature juga telah diatur di dalam delik umum bukan dikhususkan bagi pejabat-pejabat tertentu, namun di sisi lain, pasal ini juga dibutuhkan guna melindungi harkat dan martabat presiden yang merupakan pemimpin negara, mengenai korelasi antara kebebasan berpendapat dengan RKUHP ini, walaupun RKUHP pasal penghinaan terhadap presiden tidak akan mencegah kebebasan berpendapat masyarakat untuk mengkritik presiden, namun tetap berpotensi bahwa pasal ini dapat membatasi ruang kebebasan berpendapat. Muhammad Dimas Rifa Afilla, salah satu mahasiswa hukum Undip juga membenarkan bahwa pasal ini tidak mematikan kebebasan pendapat, hanya membatasinya. Namun, pendefinisian mengenai penghinaan harkat dan martabat presiden yang tidak dijelaskan secara rigid dapat menimbulkan ketidakjelasan, pemerintah berdalih dengan adanya pasal ini untuk melindungi simbol negara kenyataanya di dalam konstitusi presiden tidak termasuk kedalam simbol negara, kemungkinan pula pasal ini dapat menjadi tameng untuk presiden anti kritik, sehingga akan mengikis kebebasan berpendapat masyarakat.

Memang pada dasarnya pasal tersebut dihidupkan kembali dengan tujuan untuk melindungi harkat dan martabat presiden terhadap penyerangan maupun penghinaan dan juga sebagai tameng guna menjaga kehormatan presiden sebagai kepala negara. Masyarakat sendiri pun tetap diperbolehkan untuk mengkritik presiden sebab RKUHP pasal penghinaan terhadap presiden dibuat bukan untuk mematikan kebebasan berpendapat. Tetapi, tidak menutup kemungkinan pula dengan adanya pasal ini akan semakin mempersempit kebebasan berpendapat, karena adanya suatu pembatasan yang secara tidak langsung tentu akan berpengaruh mengenai bagaimana kebebasan pendapat itu berjalan, atau lebih parahnya lagi, pasal ini dapat digunakan sebagai tameng bagi pemerintah yang anti kritik. Selain itu, adanya anggapan bahwa pasal ini kelak akan menjadi pasal karet, disebabkan karena ketidakrigidan pasal itu sendiri mengenai kata “penghinaan” yang nantinya akan menyebabkan multitafasir sehingga menyebabkan ketidakjelasan, sehingga sudah seharusnya hal ini perlu dipertimbangankan kembali oleh pemerintah sebelum RKUHP berserta pasal ini disahkan. pemerintah juga diharapkan dapat secara transparan dan terbuka membahas mengenai RKUHP ini terutama dalam pasal penghinaan terhadap presiden, sehingga nantinya akan ada suatu kejelasan serta point-point yang terdapat di dalam RKUHP ini dapat dipahami oleh masyarakat, dalam hal ini akan terjadinya sinkronisasi antara pemerintah dengan masyarakat, karena tidak sedikit dari masyarakat ini yang menganggap bahwa pasal tersebut dapat mencederai kebebasan berpendapat mereka. Secara tidak langsung, dengan adanya pasal ini, tentu akan mempersempit kebebasan berpendapat mereka.

Selain itu, tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat akan memilih untuk lebih baik tidak berpendapat maupun mengkritik presiden sebab adanya ancaman pidana yang akan dijatuhkan kepada orang yang menghina harkat dan martabat presiden. Penafsiran penghinaan yang tidak secara jelas membuat masyarakat bingung untuk membedakan hal tersebut, salah kata dalam memberikan kritik bisa-bisa terkena ancaman pidana dan ancaman tersebut juga tidak main-main, yaitu 3 tahun 6 bulan pidana kurungan atau pidana denda paling banyak kategori IV (dua ratus juta rupiah) dan apabila ujaran penghinaan yang dilakukan melalui media elektronik maka ancaman pidananya akan lebih berat, yaitu 4 tahun 6 bulan pidana kurungan atau denda paling banyak kategori IV (dua ratus juta rupiah).


Penulis: Nur Sopiah

Sumber gambar: hukumonline.com

Editor: Nilam Helga